MUARA TEWEH – Seluruh perangkat daerah dan pihak terkait lainnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat berperan aktif dalam pembahasan, sehingga aspirasi dan usulan yang disampaikan dapat menjadi prioritas utama sebagai bahan untuk dibahas pada tahapan forum gabungan perangkat daerah.
“Tahapan forum gabungan perangkat daerah ini akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Februari 2022 dan Musrenbang RKPD di kabupaten tahun 2022 yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2022,” kata Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hj Siti Norna Iriawati pada kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan tahun anggaran 2023 dilaksanakan di Kecamatan Lahei.
BUpati Barito Utara, H Nadalsyah dalam sambutannya yang disampaikan Hj Siti Norna Iriawati mengatakan penentuan kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan tahun 2023 harus selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara periode 2018-2023 dalam rangka pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan Barito Utara.
Adapun lima kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan tahun 2023 harus selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara periode 2018-2023 pertama infrastruktur dan energi, kedua pendidikan dan kesehatan, ketiga peningkatan ekonomi masyarakat, keempat sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup dan kelima reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Mengingat pentingnya musrenbang ini, juga diharapkan menjadi media interaktif bagi segenap pemangku kepentingan di kecamatan dan seluruh peserta harus bisa menetapkan program dan kegiatan prioritas kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program atau kegiatan tahun anggaran 2023 yang akan datang,” kata Hj Siti Norna, Selasa 8 Februari 2022.
Hj Siti Norna juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah tetap akan berupaya untuk mengakomodirnya pada tahun anggaran berikutnya. Dengan kemampuan anggaran yang terbatas, terlebih di masa Pandemi Covid-19, dimana terdapat pendapatan daerah mengalami penurunan dari sisi jumlah sebagai dampak terjadinya rasionalisasi anggaran berdasarkan petunjuk ketentuan dari pemerintah pusat.
“Tidak semua usulan kegiatan mampu dilaksanakan dengan segera, perlu dilakukan review kembali prioritas kegiatan yang telah disepakati, dengan menetapkan skala prioritas yang mengarah kepada penyelesaian akar permasalahan, berdampak luas dan nyata, mendesak untuk segera dilaksanakan, serta langsung dirasakan,” kata Hj Siti Norna mengakhiri sambutan Bupati.(Red)
