Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) kegiatan rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi secara virtual. Rapat dilaksanakan di aula Rumah jabatan Bupati, Senin (5/9/2022).
Rakor dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra, Dandim 1013/Mtw, Kapolres Barito Utara, perwakilan Kejari, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, dan instansi terkait lainnya.
Rakor tersebut dalam rangka menindaklanjuti telegram Kemendagri Nomor : 080/5340/SJ tanggal 04 September 2022 perihal pelaksanaan Rapat koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual.
Rakor dipimpin oleh Mendagri didampingi Kapolri, Kepala BPKP, Wakil Menkeu dihadiri secara virtual oleh Jaksa Agung, Panglima TNI, para Kepala daerah, jajaran TNI/Polri terkait arahan ke seluruh jajaran Polda dan Polres mengenai antisipasi dampak kenaikan BBM.
Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa dengan diberlakukannya penyesuaian harga BBM bersubsidi, yang perlu diantisipasi bersama yakni inflasi akibat dampak dari pengurangan subsidi yang berimbang pada kenaikan BBM.
Sementara Wakil Menkeu, Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah telah menyediakan anggaran subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp152,5 triliun.
“Namum beberapa bulan yang lalu dengan terjadinya ekskalasi peningkatan harga ditingkat dunia dan terjadinya perubahan kurs, maka kita mengestimasi menjadi Rp502,4 triliun, naik menjadi 3 kali lipat,” kata Wamenkeu.
Sesuai arahan Presiden kata dia, opsi terakhir yang dipilih yaitu menyesuaikan harga beberapa jenis BBM yakni Solar dari Rp5,150,- menjadi Rp. 6.800,- dan Pertalite dari Rp7.650,- menjadi Rp. 10.000,/liter.
“Dengan kenaikan ini, Pemerintah memahami bahwa akan terjadi peningkatan harga terutama harga komoditas BBM tersebut dan Pemerintah berupaya semaksimal mungkin menahan supaya harga barang yang lain tidak meningkat pesat,” jelas Suahasil.
Lebih lanjut Suahasil, Pemerintah memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun guna memberi manfaat lebih besar dan efektif mengurangi angka kemiskinan.
“BLT sebesar Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta KPM dengan indeks Rp 150.000,-/bulan selama 4 bulan, BSU Rp9,6 Triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maks 3,5 juta/bulan dengan unit cost Rp. 600.000,- selama 1 bulan dan dukungan Pemda 2 persen dari DTU sebesar Rp 2,17 triliun untuk Program Perlinsos dan penciptaan lapangan kerja serta subsidi sector transportasi,” jelas Wamenkeu.
Menteri Sosial, Tri Rismaharani menjelaskan bahwa pencairan bantuan akan disalurkan melalui PT POS Indonesia.
“Apabila Bupati dan Walikota mengalami permasalahan, dapat menghubungi Comen Center kami 24 jam di nomor 021 171,” kata Tri Risma.
Sementara Menaker, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Kemenaker mengelola bantuan pemerintah berupa subsidi upah/gaji bagi pekerja/buruh dalam rangka untuk mempertahankan daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga BBM.
Mendagri, Tito Karnavian mengapresisi kepada Pemda yang telah bergerak dalam penanganan inflasi di daerahnya. “Tolong kepada kepala daerah untuk bergerak dalam mengendalikan inflasi didaerahnya masing-masing,” kata Tito Karnavian.
Tito juga mengatakan untuk penanggulangan dampak kenaikan BBM, Bupati yang akan merubah struktur APBD cukup memberitahukan kepada DPRD tanpa persetujuan DPRD, dimana DPRD hanya melakukan pengawasan.
“Kami minta dukungan kepada Kepala BPKP, Jaksa Agung dan Kapolri untuk dapat membackupnya,” harap Tito.
Mendagri juga menjelaskan solusi pengendalian inflasi yakni kunci utama menjadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan Pandemi Covid-19, mengomunikasikan kepada masyarakat dengan baik,
Selain itu mengaktifkan satgas pangan, mengaktifkan TPID, subsidi tepat sasaran dilakukan pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum, melakukan gerakan hemat energi, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerjasama antar daerah, dan menginsentifkan jaring pengaman sosial.(Al)
