MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) bertekad meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 8 (delapan) kalinya berturut-turut pada tahun 2022 dari Badan Pemeriksan Keuangan RI Perwakilan Provinsi kalimantan Tengah (BPK RI Kalteng) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021.
Sejak kepemimpinan Bupati Barito Utara, H Nadalsyah, Kabupaten Barito Utara telah memperoleh Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Utara 7 (tujuh) kali berturut-turut sejak tahun 2014.
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah bertekad untuk dapat kembali memperoleh Opini WTP ke 8 kalinya secara berturut-turut.
Guna mewujudkan komitmen tersebut, Bupati H Nadalsyah didampingi Sekretaris Daerah, Drs Muhlis, Kepala Dinas PUPR, M Iman Topik, dan Kepala Dinas Kesehatan, H Siswandoyo bersilaturahmi dengan Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Agus Priyono di kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Rabu 9 Februari 2022.
Bupati Barito Utara mengingatkan kepada jajarannya agar lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah. “Penilaian dari BPK untuk kembali meraih Opini WTP semakin mendalam dan intens, apalagi untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut,” kata H Nadalsyah, Kamis 10 Februari 2022.
Bupati juga berharap agar Kabupaten Barito Utara dapat kembali meraih Opini WTP, untuk itu, diminta kepada seluruh kepala perangkat daerah agar dapat menindaklanjuti arahan dan bimbingan dari BPK RI Provinsi Kalteng dalam tata kelola keuangan daerah.
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah selaku Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara berkomitmen kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti segala rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 yang tengah dilakukan pemeriksaan oleh BPK.
“Tujuan silahturahmi adalah menunjukkan komitmen kita, untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik,” jelas H Nadalsyah.
Apapun rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI, Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan segera menindaklanjuti. “Kepada Pak Sekda kita perintahkan untuk segera melakukan konsolidasi kepada para kepala perangkat daerah untuk dapat bekerjasama dan saling koordinasi dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK RI,” kata Nadalsyah.(Red)
