Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat menggelar Fokus Group Discussion atau FGD pemaparan hasil penyusunan dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Barito Utara, Kamis (19/10/2023) di Muara Teweh.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Barito Utara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara H Gazali, Tim Kementerian Lingkungan Hidup (LHK), Camat Montallat, mahasiswa, Damang Kepala Adat, KPHP Barito Hulu, BPBD dan undangan lainnya.
Pj Bupati Barito Utara dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Asisten Sekda H Gazali mengatakan Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara bersama dengan Pusat Jasa Kebijakan Strategis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam melakukan kerjasama penyusunan dokumen rencana induk pengelolaan (RIP) keanekaragaman hayati (Kehati) Barito Utara.
“Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen dalam upaya terselenggaranya konservasi keanekaragaman hayati dengan menyusun rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 29 tahun 2009 tentang pedoman konservasi keanekaragaman hayati di daerah,” kata Gazali.
Dijelaskannya dengan adanya dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Barito Utara tahun 2023 ini dapat menjadi sumber informasi bagi pengambil kebijakan dalam melakukan tindakan pengelolaan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah Kabupaten Barito Utara.
Ia juga mengatakan bahwa pembangunan Kabupaten Barito Utara juga harus mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati sehingga perlu disusun suatu perencanaan yang terpadu dan komprehensif, efektif dan dan partisipatif.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang mengemban tugas dalam pengelolaan keanekaragaman hayati daerah, tentunya tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah banyak membantu, baik dari pemerintah pusat, riset atau akademisi, lembaga-lembaga konservasi dan komunitas masyarakat.
“Oleh sebab itu, peran serta OPD terkait hingga Camat di 9 kecamatan dan seluruh peserta rapat agar terlibat aktif membantu mensukseskan program ini kedepannya dan memanfaatkan forum ini secara optimal,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara H Gazali.(drm)
