MUARA TEWEH – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Barito Utara yang akan dibentuk ini tentunya diharapkan menjadi motor penggerak utama bagi pembangunan dan kemajuan di segala lini kehidupan di desa se-Barito Utara.
“Yang lebih mengedepankan musyawarah, mufakat, rembug dan tanpa pamrih untuk saling berkoordinasi, berkomunikasi bahkan saling membantu antar sesama pemerintah desa dengan selalu berkonsultasi ke camat di wilayahnya masing-masing,” kata Bupati Barito Utara yang disampaikan Sekda Barito Utara, Drs Muhlis pada kegiatan Muscab Abpednas di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Selasa 25 Januari 2022.
Disampaikan Muhlis, Abpednas merupakan sebuah organisasi yang dibentuk atas dasar sebagai wadah bagi seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Barito Utara ini untuk mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan di desanya masing-masing.
Selain itu, sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan saran dari seluruh BPD serta mencari solusi atas setiap kendala-kendala yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala BPD di desa sesuai Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.
“kita ketahui Bersama bahwa seluruh desa di Barito Utara ini telah mendapatkan dana yang cukup banyak dari pemerintah pusat maupun daerah seperti dana desa (DD) yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Bagi Hasil Pajak (BHP) yang bersumber dari APBN,” jelas Muhlis
Ada juga, kata dia, dana pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa itu sendiri yang peruntukannya desa diberi kebebasan untuk mengatur serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat seperti hasil usaha desa, hasil BUMDes, hasil kerjasama antara desa dan hasil aset desa yang dipisahkan.
Dengan cukup banyaknya dana yang telah diberikan kepada pemerintah desa se- Barito utara sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 ini, saya minta agar rekan-rekan BPD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat di desa dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa yang dimulai dari hasil musyawarah desa. “tentu memperhatikan skala prioritas pada bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan/kelembagaan desa yang berasaskan pada kearifan lokal desa,” jelasnya.(Red)
