Kuala Pembuang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan diminta oleh kalangan DPRD setempat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Desakan tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan berbenturan dengan waktu pelaksanaan dengan Pilpres dan Pilkada yang akan diselenggarakan tahun depan secara serentak.
“Kami mengusulkan kepada Pemkab Seruyan agar Pilkades itu bisa dilaksanakan sesegera mungkin dan untuk itu kami minta instansi terkait dalam waktu dekat sudah mengusulkan revisi Perda Pilkades,” kata anggota DPRD Seruyan, Bejo Riyanto.
Kenapa katanya pihaknya mendesak Pilkades segera dilaksakan, karena untuk mengantisipasi terbenturnya dengan pelaksanaan Pilpres dan Pilkada. Selain itu agar sistem birokrasi di 99 desa yang ada di Kabupaten Seruyan dapat berjalan dengan sehat.
Dirinya juga menegaskan bahwa pola Penanggung Jawab (Pj) Kades tidak begitu relevan dan tidak memiliki urgensifitas.
Hal tersebut jelasnya dikarenakan banyak dari Pj yang ada bukanlah orang yang berasal dari desa tertentu dan memiliki kompetensi memahami sistem birokrasi pemerintahan desa. “Penunjukan Pj mestinya selektif dan tepat agar mengerti sistem pemerintahan di ranah desa,” katanya.
Akan tetapi dirinya menambahkan, pada realitasnya penunjukan Pj ini terkesan menyesuaikan keinginan sepihak. Tentu saja, hal tersebut tidak memiliki relevansi yang jelas, seperti terkesan hanya untuk kepentingan sepihak atau pribadi.
Diketahui, 50 persen dari 99 posisi Kades di Kaupaten Seruyan diisi oleh Pj. Bahkan ada yang menjabat hingga sembilan tahun. Hal tersebut mengindikasikan ketidaksehatan sistem pemerintahan desa.
“Dikhawatirkan nantinya banyak program-program yang sudah direnacakan tidak berjalan tepat dan terukur serta akan menyebabkan tindakan melawan aturan yang berlaku,” pungkasnya.(tim)
