KUALA PEMBUANG – DPRD Kabupaten Seruyan menyoroti pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) dari tenaga kesehatan dan tenaga guru.

“Sangat disayangkan sekali, kebijakan kepala daerah yang menunjuk Pj Kades dari tenaga guru dan tenaga kesehatan, sementara Kabupaten Seruyan sekarang ini masih kekurangan guru dan kekurangan tenaga kesehatan yang ada di desa di daerah setempat,” kata anggota DPRD Seruyan, Arahman.

Arahman menyayangkan kebijakan tersebut, dimana banyak tenaga pendidik dan kesehatan (nakes) di wilayah setempat yang ditunjuk untuk memimpin roda pemerintahan ditingkat desa yakni sebagai Pj Kades.

Saat ini kata Arahman kondisi di Kabupaten Seruyan masih kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Kebijakan yang diambil oleh kepala daerah tersebut adalah kebijakan yang salah.

“Saya amati ini hampir terjadi dimana-mana, Pj Kades itu pasti ditunjuk dari guru atau kalau tidak dari nakes,” kata dia.

Sementara itu Arahman menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun dari instansi terkait, Kabupaten Seruyan sekarang ini masih memerlukan 30 persen tambahan tenaga pendidik atau guru dan untuk 20 persen untuk tenaga kesehatan.

“Artinya kita masih kekurangan tenaga guru 30 persen dan 20 persen kekurangan tenaga kesehatan,” kata dia lagi.

Oleh karena ia menyarankan agar pemerintah kabupaten bisa memikirkan untuk menambah kekurangan itu, bukan justru mengurangi tenaga guru dan tenaga kesehatan yang ditunjuk sebagai Pj Kepala Desa, sehingga berimbas kepada kebutuhan masyarakat.(tim)