SAMPIT – Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H.Hairis Salamad menilai, sejauh ini konflik antara warga dengan pihak perusahaan perkebunan, masih saja terjadi di Kabupaten Kotim, dalam hal ini dia meminta agar hal demikian harus ada upaya-upaya pencegahan sejak din.
“Dalam konteks ini sengketa yang terus terjadi ini akibat ketiadaan terlibatnya pemerintah kabupaten dalam pengawasan, baik itu berkaitan dengan izin yang diberikan maupun membiarkan warga masyarakat kita lepas kontrol sehingga terus muncul pro dan kontra di masyarakat,” ungkapnya Rabu 19 April 2023.
Disisi lain dia juga menekankan,sejauh ini masih banyak konflik antara perusahaan dan masyarakat yang belum melahirkan pencapaian hasil yang memuaskan dari masing-masing pihak, sehingga ilustrasi dari sengketa lahan ini dinilai bagaikan bom waktu yang siap meledak ketika kedua belah pihak merasa tidak dapat mencapai kesepakatan.
“Bahkan kalau kita lihat sampai saat ini, permasalahan yang terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit, mulai dari sengketa lahan, belum lengkapnya perizinan, penanaman di luar hak guna usaha, termasuk tuntutan plasma, masih saja menjadi konflik panjang di daerah ini hal semacam ini yang harus jadi perhatian kita bersama,” timpalnya.
Namun demikian dia juga mendorong agar pemerintah daerah turut serta melakukan pengawasan dengan baik dan benar, sehingga jangan sampai membiarkan masalah tersebutmenjadi semakin rumit.
“Harapan kami pemerintah kita segera melakukan beberapa kajian dan evaluasi terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh warga masyarakat terhadap pihak perusahaan selama ini supaya mencapai hasil yang sama-sama memuaskan semua pihak,” tutupnya.
(rrl)
