Sampit,- DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) memperingatkan bahwa Hari Buruh Sedunia pada tanggal 1 Mei 2023 harus menjadi momen evaluasi kinerja pemerintah terkait kelayakan upah para buruh.
Ketua DPRD Kotim, Rinie Anderson, menyatakan bahwa pemerintah harus memerhatikan apakah upah yang diberikan para buruh sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka saat ini.
“Terutama agar memperhatikan kelayakan upah para buruh selama ini, apakah sudah mencukupi di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Karena faktanya masih banyak penyedia kerja yang memberikan upah di bawah ketentuan upah minimum,” ujarnya Senin 1 Mei 2023.
Sebagai momentum penting, Rinie menekankan bahwa Hari Buruh Sedunia harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah, tidak hanya bersifat seremonial belaka. Hal ini juga harus mencakup para honorer, baik guru honorer maupun pegawai honorer di instansi pemerintah, yang juga berhak menerima hak-hak mereka.
Menurutnya, para honorer kerap kali mengalami keterlambatan pembayaran gaji hingga THR. Oleh karena itu, Rinie berharap kesejahteraan para honorer juga diperhatikan dengan serius.
“Para honorer ini kita ketahui kerap kali mengalami keterlambatan pembayaran gaji hingga THR, kita harapkan kesejahteraan mereka ini juga diperhatikan dengan serius karena mereka turut menyumbang dalam pembangunan daerah bahkan kerap kali lebih banyak dibandingkan PNS/ASN sendiri,” tuturnya.
Ia juga mengatakan bahwa para honorer yang bekerja di instansi pemerintah harus memperoleh perlakuan yang sama dengan PNS/ASN, karena mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun daerah.
Rinie berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan yang memadai untuk para honorer, termasuk memastikan bahwa mereka menerima upah yang layak dan tepat waktu.(rrl).
